SUNGAI RAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar Ignasius IK membuka event Multifinance Day ke-8 Tahun 2024 di Gaia Bumi Raya City Mall, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (11/10). Acara yang digelar Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mulai 11-13 Oktober 2024 itu, turut dihadiri Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno.

Dalam sambutannya, Asisten II Setda Kalbar Ignasius IK menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Multifinance Day 2024 di Kalbar. Menurutnya kegiatan tersebut penting sebagai bentuk edukasi, dan literasi, inklusi keuangan, serta industri pembiayaan. Juga mendukung kegiatan bulan inklusi keuangan, dan bagian dari program kegiatan nasional cerdas keuangan yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 Agustus 2024 lalu. "Ini relevan dengan program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) 2024, akselerasi pemanfaatan produk layanan industri non bank yang terukur sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga: Semarak Multifinance Day 2024, BFI Finance Berikan Promo Spesial Guna Tingkatkan Inklusi Keuangan

Selain itu, kegiatan tersebut juga secara khusus mendukung program literasi, dan bisnis matching program inklusi keuangan yang menargetkan 12 kegiatan. “Saya secara khusus mengapresiasi komitmen OJK mendorong implementasi pencapaian target program kerja TPAKD Kalbar,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut dia, pemerintah terus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan, dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan harapan subsidi yang diberikan pemerintah dapat membantu membangkitkan, dan memajukan UMKM. Sehingga kemudian dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal, maupun nasional.

“Peran perusahaan pembiayaan tidak kalah penting sebagai sumber pembiayaan alternatif masyarakat untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan permodalan serta akses pinjaman yang lebih mudah, dan relatif cepat. Apabila dibarengi dengan perencanaan pembiayaan yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, total ada 31 perusahaan pembiayaan yang ikut berpartisipasi meramaikan event Multifinance Day kali ini. Menurutnya tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami ketika akan mengambil pinjaman.

Suwandi menegaskan, penting bagi seseorang yang hendak meminjam untuk mengetahui dengan jelas kepada siapa ia meminjam, serta memastikan perusahaan pemberi pinjaman benar-benar terpercaya. “Ketika meminjam, harus disesuaikan dengan kemampuan, dan kebutuhan, bukan karena mengikuti tren atau gengsi. Jangan sampai meminjam hanya karena merasa tertinggal dari orang lain, tetapi tidak mampu membayar. Pilihlah produk pinjaman yang sesuai dengan situasi keuangan kita," ujarnya.

Suwandi menambahkan, saat ini sudah banyaknya produk pinjaman yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga bisa memilih produk syariah yang non-riba, bagi yang tidak ingin terlibat dengan riba. Selain itu, ada juga pinjaman yang menawarkan skema pembayaran cicilan selama tiga atau enam bulan, yang dapat diatur sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

“Jadi tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar sebelum berhutang, mereka berpikir matang, dan berdiskusi dengan perusahaan pemberi pinjaman yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Masing-masing perusahaan tentu menawarkan produk yang berbeda-beda,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas V.M Tarihoran menjelaskan, Multifinance Day pertama kali digelar pada 2016 di Provinsi Lampung pada bulan inklusi keuangan. Dengan tujuan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya industri pembiayaan bagi kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. “Sesuai dengan namanya multifinance membiayai semua kebutuhan pribadi, keluarga dan industri. Saat ini perkembangan keuangan digital cukup pesat, dimana kita mengenal pay later, namun berbeda dengan pinjaman online (pinjol),” terangnya.

Horas memastikan, OJK sangat mendukung program seperti ini. Karena memang pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan masih cukup rendah. Hasil survei pihaknya di tahun 2023, menyebutkan bahwa tingkat literasi pembiayaan masih 47 persen. “Kendati demikian inklusinya masih di bawah 15 persen, yang artinya kita harus lebih meningkatkan inklusi di sektor pembiayaan. Namun kita terus mengharapkan inklusi keuangan yang sehat,” katanya.

Sehingga dengan adanya edukasi literasi keuangan yang baik seperti ini, maka dapat menghindari kendala atau masalah di industri pembiayaan. Seperti misalnya gagal bayar, dan lain sebagainya. “Namun dengan adanya OJK sekarang, dapat mendeteksi masyarakat yang pernah gagal bayar, sehingga menyulitkan pengajuan kredit ke depannya. Hal ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga ketika mengajukan kredit, kerap ditemukan gagal bayar,” tutupnya.(bar)