Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp518,34 triliun pada September 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai ini tumbuh 2,21% secara tahunan.

“Terutama didukung oleh peningkatan pembiayaan modal kerja sebesar 3,89 persen year on year,” katanya dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Oktober 2026 secara daring, Kamis (5/11/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan di industri multifinance mengalami pertumbuhan sebesar 0,82% (month to month/MtM) dari Rp514,08 triliun.

Lebih jauh, per kuartal III/2026 ini pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,98%, sedangkan NPF net sebesar 0,81%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,05 kali.

Di sisi lain, Agusman membeberkan saat ini terdapat 138 dari 144 atau 95,83% perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar. Dengan demikian, masih ada enam perusahaan yang perlu memenuhi ketentuan tersebut.

“OJK terus melakukan langkah-langkah pemantauan dan pengawasan untuk mendorong pemenuhan permodalan minimum dengan penguatan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen secara berkelanjutan,” tegas Agusman.

Sebagai informasi, OJK di bidang PVML, khususnya di industri pembiayaan atau multifinance merevisi target pertumbuhan piutang pembiayaan menjadi di kisaran 2%—4% hingga akhir 2026.

“Ini karena selain tekanan perekonomian global yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, ini juga dipengaruhi tren pembiayaan investasi,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi pada kesempatan yang sama.

Dijelaskan Kiki, penyesuaian proyeksi itu dilakukan seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi dengan berbagai konflik geopolitik yang juga memengaruhi tingginya harga energi serta tingkat inflasi.

“Kemudian adanya kondisi prospek suku bunga global yang higher for longer hingga gejolak politik di sejumlah negara. Tentunya rambatan dampak faktor-faktor tersebut tidak hanya terjadi pada perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan kita, tetapi juga dihadapi oleh seluruh negara di dunia lainnya yang mengalami tekanan serupa,” jelasnya.