Detail Berita

16 November 2026

CIMB Finance (CNAF) Nilai Skema Cicilan 50:50 Bisa Jadi Alternatif Pembiayaan Kendaraan

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) atau CIMB Finance memandang skema pembayaran cicilan 50:50 untuk pembiayaan kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu alternatif bagi industri pembiayaan.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menuturkan hal itu karena dapat memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam mengatur arus kas dan memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka.

“Kami senantiasa terbuka terhadap pengembangan skema pembiayaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Namun demikian, untuk pengimplementasiannya CNAF tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan pasar, karakteristik konsumen, potensi permintaan serta profil risiko pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, Ristiawan mengungkapkan hingga Oktober 2026, CNAF telah membukukan penyaluran pembiayaan baru kendaraan bermotor senilai Rp5,99 triliun. CNAF melihat prospek penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun 2026 masih memiliki peluang.

“Meskipun terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati, antara lain daya beli masyarakat, dinamika perekonomian global, serta tekanan inflasi yang dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembiayaan,” tuturnya.

CNAF akan terus mengoptimalkan peluang pertumbuhan melalui strategi bisnis yang terukur dan adaptif terhadap dinamika pasar, serta berorientasi pada keberlanjutan kinerja perusahaan.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memandang skema pembiayaan 50:50 dapat menjadi salah satu alternatif struktur pembayaran sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman menuturkan ruang inovasi skema pembiayaan di industri multifinance selalu terbuka.

“Hal ini untuk merespons kebutuhan masyarakat dan kondisi pasar, dengan tetap memperhatikan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan perlindungan konsumen,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK, dikutip pada Minggu (15/11/2026).