Visi dan Misi
Visi
- Mempersatukan, membina dan memberikan pelayanan kepada anggota untuk memajukan/mengembangkan usaha jasa pembiayaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- Meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi dan menumbuhkan sikap kebersamaan diantara para anggota Asosiasi maupun dengan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.
- Memajukan/meningkatkan peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian nasional.
- Memberikan pendapat maupun saran kepada Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi industri usaha jasa pembiayaan di Indonesia dan memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya.
- Mewakili perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia dalam kepentingan pembahasan perkembangan industri pembiayaan baik di dalam maupun di luar negeri.
Misi
- Menjadikan ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA sebagai wadah utama untuk bertukar pikiran dan informasi, serta mengumpulkan, mengadakan penelitian dan mengolah bahan-bahan keterangan yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai Lembaga Pembiayaan dalam arti seluas-luasnya.
- Menampung dan membahas masalah-masalah yang dihadapi para anggota dalam bidang pembiayaan dan bilamana perlu menyampaikan pendapatnya kepada Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan/atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.
- Memberikan penerangan, saran, pendidikan, latihan, dan bimbingan serta pelayanan kepada para anggota, guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia para anggota untuk memenuhi tenaga profesional yang dibutuhkan.
- Membentuk komite-komite yang dianggap perlu baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka melancarkan kegiatan/aktivitas ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA.
- Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA, serta dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA.
Latar Belakang
Sejarah
Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.
Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Kelak, Perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK 013/1988, Pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit.
Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan dengan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan menuding justru pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan dikemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional.
Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Perburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat, dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dan akhirnya tutup sama sekali.
Dengan aset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik dan penjajakan diantara sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang melakukan penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya langkah ini membuahkan hasil positif. Selain modal dan aset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.
Namun gairah menggelembungkan aset tersebut berangsur-angsur mulai pudar. Karena pada tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pada Tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = Tight Money Policy) yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarling I dan II – suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang telah disetujui terpaksa ditunda pencairannya.
Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak diantara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.
Asosiasi Leasing Indonesia (ALI)
Sebagai sebuah organisasi profesi, Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) berdiri pada tanggal 2 Juli 1982.
ALI didirikan sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan. Disini mereka secara Bersama-sama membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. ALI juga hadir untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya kepada pemerintah. DIsisi lain, organisasi ini juga bermaksud menjadi jembatan untuk meneruskan keinginan dan bimbingan pemerintah kepada anggota.
Sederet sasaran ideal menjadi tujuan didirikannya ALI. Diantaranya memajukan dan mengembangkan peranan lembaga pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.
ALI ke APPI
Pada awalnya, tepatnya tanggal 2 Juli 1982 telah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan Leasing di Indonesia. Kehadiran ALI telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku usaha leasing di Indonesia dan ALI telah berhasil melakukan berbagai aktivitas guna kepentingan para anggotanya, termasuk membantu pengembangan industri usaha leasing di Indonesia bersama Pemerintah.
Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan dan guna menampung aspirasi seluruh anggota maka pada tanggal 20 Juli 2000 telah diambil keputusan untuk mengubah ALI menjadi ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI).
Keputusan diatas sejalan dengan keberadaan usaha para anggota sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan aktivitas usaha: sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan kartu kredit (credit card). Dalam perkembangannya pada tanggal 21 Desember 2000 Asosiasi Factoring Indonesia (AFI) juga telah bergabung kedalam APPI.
Sesuai dengan tujuan didirikannya, APPI Bersama pemerintah terus berupaya memberikan andil dan peran lebih berarti dalam peningkatan perekonomian nasional khususnya pada sektor usaha jasa pembiayaan.
Lambang Organisasi
- Lambang Organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia terdiri dari komposisi berderet empat huruf A, P, P, dan I. A berarti Asosiasi, P (Pertama) berarti Perusahaan, P (Kedua) berarti Pembiayaan dan I berarti Indonesia.
- Warna gradasi orange melambangkan seluruh anggota APPI siap melangkah untuk mendukung industri pembiayaan menjadi industri kreatif, inovatif dan pantang menyerah dalam era digitalisasi.
- Warna biru gradasi melambangkan dedikasi APPI untuk melaksanakan mandat atas kepercayaan yang telah diberikan anggotanya untuk mewakili industri pembiayaan dan menggalang kebersamaan industri pembiayaan.
- Huruf A melengkung menggambarkan arti symbol panah dan layar perahu yang melambangkan APPI siap memasuki era digital yang penuh fluktuasi dengan inovasi dan kreatifitas yang tiada henti.
Konsep & Arti Logo APPI
Detail komposisi Lambang

Pengurus 2019 - 2022
Pengawas
Ketua Dewan Pengawas

Wiwie Kurnia
Anggota Dewan Pengawas

Dennis Firmansjah
Pengurus

Ketua Umum
Suwandi Wiratno
Direktur Utama
CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING

Sekretaris Jenderal
Sigit Sembodo
Direktur
BUSSAN AUTO FINANCE

Bendahara
Rosalina Dhanudimuljo
Direktur Utama
TRANS PACIFIC FINANCE

Ketua Bid. Hub. Pemerintah, Pengembangan Industri Alat Berat & Forum Komunikasi Daerah
Andreas Manik
Wakil Direktur Utama
KOMATSU ASTRA FINANCE

Ketua Bid. Pendidikan & Pelatihan dan Pengembangan Industri Roda 4
Roni Haslim
Direktur Utama
BCA FINANCE

Ketua Bid. Forum Komunikasi Daerah, Akuntansi & Perpajakan
Gusti Wira Susanto
Direktur Utama
PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE

Ketua Bid. UMKM & Syariah dan Pengembangan industri Roda 2
Hafid Hadeli
Direktur Utama
ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE

Ketua Bid. Hub. Joint Venture
Tetsushi Tanaka
Direktur
OTO MULTIARTHA

Direktur Eksekutif
Susilo Sudjono
Komite
Komite Hukum & Perlindungan Konsumen
Ketua | Eko Budisiswanto, Federal International Finance |
Wakil Ketua | Daniel Constantyn Adam, Dancons Associates |
Wakil Ketua | Ingrid Setiadharma, Adira Dinamika Multi Finance |
Wakil Ketua | Irene Damacosa, Radana Finance |
Wakil Ketua | Arief Aphrian Lambri, Chandra Sakti Utama Leasing |
Wakil Ketua | Muhamad Akmal, Wahana Ottomitra Multiartha |
Wakil Ketua | Wasistyo Adi, |
Wakil Ketua | Lora Octaviani, Bussan Auto Finance |
Komite Manajemen Risiko
Ketua | Denny Riza, Adira Dinamika Multi Finance |
Wakil Ketua | Jekson Simanjuntak, Mandiri Tunas Finance |
Wakil Ketua | Dennis Kusuma Halim, |
Wakil Ketua | Arif Budiman, Radana Bhaskara Finance |
Wakil Ketua | Lim Lizal, Federal International Finance |
Wakil Ketua | Johannes Liong, BCA Finance |
Wakil Ketua | Benedictus Yulius Ariyasatya, Bussan Auto Finance |
Komite Literasi & Inklusi Keuangan
Wakil Ketua | Ninik Lidya Arlini, BCA Finance |
Wakil Ketua | Kursanto Hendrasusetyo, Bussan Auto Finance |
Wakil Ketua | Ratna Maulati, Toyota Astra Financial Services |
Komite Akuntansi & Perpajakan
Ketua | Iman Santoso, Ernst & Young |
Wakil Ketua | Puspitasari Saputra, BCA Finance |
Wakil Ketua | Silviana Halim, Astra Credit Companies |
Wakil Ketua | Lindawati Soetopo, Adira Dinamika Multi Finance |
Wakil Ketua | Jimmy Kurniawan Setyo, Pro Car International Finance |
Komite Beasiswa Prestasi
Ketua | Iwan Setiawan, Mega Finance |
Komite Sumber Daya Manusia
Ketua | Esther Sri Harjati, Federal International Finance |
Wakil Ketua | Meivita Andriani, BCA Finance |
Wakil Ketua | Novitri Diah Lista Wulandari, Adira Dinamika Multi Finance |
Komite Pembiayaan Syariah
Ketua | Salman Yusuf, Trihamas Finance Syariah |
Wakil Ketua | Arry Cahyono, Bussan Auto Finance |
Wakil Ketua | Inung Widi Setiadi, Federal International Finance |
Komite Bidang Roda 2
Ketua | Iwan Setiawan, Mega Finance |
Wakil Ketua | Husni Musyairi, Summit Oto Finance |
Wakil Ketua | Andy Sutanto, Adira Dinamika Multi Finance |
Wakil Ketua | Setiabudi Tarigan, Federal International Finance |
Komite Bidang Roda 4
Ketua | Carolina Lukito, BCA Finance |
Wakil Ketua | Ezar Kumendong, Astra Credit Companies |
Wakil Ketua | Harry Latif, Adira Dinamika Multi Finance |
Komite Bidang Alat Berat
Ketua | Jembar Ganda Ermaya, Komatsu Astra Finance |
Wakil Ketua | Hasin Soleh, Chandra Sakti Utama Leasing |
Komite Bidang Pembiayaan Dana & Elektronik
Ketua | Ardian Prasetya, Astra Multi Finance |
Wakil Ketua | Danny Hendarko, Adira Dinamika Multi Finance |
Wakil Ketua | Sutadi, BFI Finance Indonesia |
Komite Tetap Hubungan dengan Perbankan
Wakil Ketua | Linda Saragih, BNI Multi Finance |